FKMB Berharap Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Untuk Menindak Tegas, 9 Kades Yang Memberikan Rekomendasi PT. Jaya Patra.

0
320

Bojonegoro,(Sidik.co.id)–
Ratusan orang yang yang tergabung dalam Asosiasi Tenaga Kerja Oil dan Gas Bojonegoro, (Astek On GGO) melakukan unjuk rasa yang menuntut Kemenkumham untuk mencabut ijin Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kedaulatan Masyarakat Bersatu (FKMB) mendapat reaksi keras dari Ketua FKMB Edi Susilo.
Edi Susilo mengatakan kepada media ini bahwa mereka meminta Kemenkumham mencabut ijin FKMB adalah tidak mendasar.
Lebih jauh Edi Susilo mengatakan bahwa yang dilakukan oleh kelompok- kelompok mereka terkait masalah tuntutannya yang salah satunya untuk mencabut izin, untuk menutupi kesalahan mereka.
” Justru mereka yang melakukan KKN terkait dalam pemenangan lelang yang dimenangkan oleh PT.Daya Patra.” Ujarnya.
Menurutnya dugaan itu benar adanya, ada bukti kuat bahwa ada 9 Kepala Desa. Mereka membuat surat pernyataan diatas materai serta dibumbui stempel oleh 9 Kades tersebut untuk merekomendasikan agar PT. Jaya Patra sebagai Subcon di PT. Meindo dalam Projects pemasangan pipa dari sumur Blok Kedung Keris.
” Saya menduga bahwa 9 Kades membuat kesalahan dan telah menyalah gunakan kewenanganya sebagai Kepala Desa demi kepentingan pribadi.” Ujar Edi Susilo.
Oleh karena itu menurut Edi Susilo pihaknya pada hari Senen mendatang akan melakukan audiensi dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.
” Biar masyarakat tahu masalahnya karena kebenaran adalah diatas segalanya.” Tambahnya.
Setelah dari Komisi A Edi Susilo juga akan mendatangi Kantor inspektorat Kabupaten Bojonegoro, agar memberikan sanksi yang tegas kepada kasus-kasus tersebut.
“Apabila terjadi kesalahan saya minta ditindak tegas. Mereka adalah Pejabat Pemerintahan Desa, berdasarkan bukti 9 Kepala Desa ini telah memberikan merekomendasi.” Pungkasnya. (Sus/red)