FKMB Akan Melakukan Aksi Damai Di Tiga Titik Lokasi

0
153

Bojonegoro,(Sidik.co.id)–
Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) rencananya pada hari Senin Tanggal 11 Pebruari 2019, akan melakukan aksi damai ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, depan PT. Maendo, dan dekat lokasi sumur blok Kedung Keris Kalipang ,Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Ketua FKMB, Edi Susilo aksi damai tersebut akan di ikuti oleh 100 warga masyarakat.
Edi Susilo mengatakan bahwa dalam aksi damai tersebut pihaknya akan menuntut kepada pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat Bojonegoro sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia.Tetapi hingga kini belum bisa dirasakan oleh rakyat Bojonegoro, termasuk pembangunan infrastruktur yang sangat minim,dan pemberian dana CSR yang belum jelas.
Diantaranya masih banyaknya pengusaha Bojonegoro bangkrut diakibatkan banyaknya pengusaha luar Bojonegoro yang mengerjakan proyek di lingkungan Exxon Mobil Cepu Limited, serta rakyat Bojonegoro juga banyak tidak di pekerjakan dan rata-rata banyak memakai pekerja dari luar Bojonegoro.
” Padahal sudah jelas sesuai Perda Nomor : 23 Tahun 2011 di Bojonegoro bahwa 75 persen pekerja harus dari Bojonegoro.” Ujarnya, (10/02//19).
Untuk itu FKMB menuntut Exxon Mobile Cepu Limited untuk memperkerjakan pengusaha lokal pada proyek-proyek yang sedang berjalan dan memperkerjakan masyarakat pengusaha lokal sesuai dengan Perda Nomor :23 Tahun 2011, kedua meminta SKK Migas agar memperhatikan aktivitas EMCL dan pemberian dana CSR ke masyarakat Bojonegoro, karena nilainya hingga saat ini belum jelas dan belum pernah di publikasikan ke masyarakat.Dan saat kami demo kemarin tidak ada jawaban yang jelas dari Humas EMCL, ketiga meminta kepada Pertamina dan EMCL agar ada pengolahan hasil Migas blok Kedung Keris di olah di lokasi agar masyarakat setempat dapat di pekerjakan dan tidak hanya saat pemasangan pipa saja. Karena setelah Migas mengalir ke blok Banyu Urip, maka masyarakat di sekitar blok Kedung Keris hanya akan menonton saja dan tetap akan menganggur karena susah mendapatkan pekerjaan,ke empat menolak pemenang tender PT.Maendo yang di serahkan ke Sub kontraktor PT.Daya Patra Kalitidu yang juga milik seorang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diduga ada unsur KKN,ke lima menuntut agar DPRD Bojonegoro segera merevisi Perda Nomor:23 Tahun 2011 karena dalam Perda tersebut tidak ada sanksi pelanggarannya bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan Perda terkait konten lokal dan ada dugaan ada oknum anggota DPRD yang memanfaatkan Perda tersebut, untuk main mata dengan pengusaha Migas di Bojonegoro untuk mendapatkan proyek,dan yang ke enam FKMB menolak pencabutan Perda Nomor : 25 Tahun 2011.(Sus/red)