Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonenegoro, Cetak Massal SPPT dan PBB P2 Tahun 2019 Sebanyak 728.959 Lembar.

Bojonegoro, (Sidik.co.id)– Bertempat di ruang Angkling Dharma Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Herry Sudjarwo dihadapan Bupati Bojonegoro,Ana Mu’awanah dan jajaran Forpimda, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, (11/01/19). Dalam acara tersebut Herry menyampaikan bahwa mencetak massal SPPT dan PBB P2 tahun 2019 ini, mencapai 728.959 lembar atau meningkat 2337 lembar, dibandingkan tahun 2018 sejumlah 726.622 lembar. Proses cetak SPPT ini akan memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan dengan durasi cetak sampai jam 6 sore setiap harinya.
“Sedangkan nilai target perolehan 728.959 lembar SPT tersebut sebesar Rp. 28.217.750.000 atau meningkat Rp. 2.350.000.000 dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp. 25.917.750.000.
Nilai potensi PBB sebenarnya masih diatas itu.” Ujarnya.
Sementara Bupati Bojonegoro Hj.Ana Mu’awanah dalam sambutannya mengatakan bahwa, kita semua memahami bahwa penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang strategis adalah pajak. Dalam postur APBN saja, pajak mendominasi lebih dari 80% penerimaan Negara.
Dalam hubungan ini, Daerah perlu pula meningkatkan kemandirian dengan melakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Makna kemandirian itu, saya pahami sebagai kemampuan dan potensi lokal untuk terus menerus menggali pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta devident BUMD guna menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.” Ujar Bupati.
Kemandirian menurut orang nomor satu di Bojonegoro itu, juga bermakna, tidak terlalu menggantungkan kepada besaran Dana Perimbangan yang bersifat given, terlebih lagi pada DBH Migas yang sangat fluktuatif, dan pada akhirnya juga akan habis.
“Khusus mengenai Pajak Daerah tentu tetap didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Pajak Daerah yang dipungut harus didasarkan pada legalitas baik pada sisi dasar hukum pemungutan, perhitungan yang transparan dan akuntabilitas penggunaannya.”Tambahnya.
Menurut Bupati harus mendasarkan pada kemampuan masyarakat yang berkeadilan, tentu adil apabila yang lebih mampu dan lebih kaya membayar lebih besar daripada yang kurang mampu. Selanjutnya, sejalan dengan era keterbukaan dan perkembangan technologi saat ini, tentu perlu terus dikaji dan diperbrui system dan aplikasi yang digunakan. E-tax sebagai bagian integral dari system e-goverment sudah menjadi kebutuhan utama.
“Khusus mengenai PBB, saya berharap dukungan semua pihak, terutama para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan agar mendorong kepatuhan warganya dalam membayar pajak serta mengawasi dengan ketat para petugas di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.”Pungkasnya.(Sus/red)