Jakarta,Sidik.co.id – Pada Senin, 25 Maret 2024, di Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intel) Sarjono Turin, S.H., M.H. memimpin forum konsultasi publik dengan melibatkan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Dr. Moestopo (Beragama) Dr. Prasetya Yoga Santoso, M.M. dan Pendiri Advokasi Inklusi Disabilitas/Yustitia M. Arief sebagai pihak terlibat dalam rangka menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI.

Forum konsultasi publik ini merupakan langkah pembaharuan standar pelayanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Pelayanan Publik.

Dalam sambutannya, SesJAM-Intel menegaskan bahwa Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI bertindak sebagai pusat pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran para pihak terlibat diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam upaya pembaharuan standar Pelayanan Informasi Publik, termasuk penyusunan Standar Pelayanan Pos Pelayanan Hukum, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Program Om Jak Menjawab, dan Pelayanan Informasi Publik.

Para peserta forum menunjukkan antusiasme dan dinamika dalam memberikan masukan terhadap ringkasan paparan yang disampaikan oleh pejabat di lingkungan Puspenkum, termasuk program “Obrolan Menarik Jaksa Menjawab” yang merupakan interaksi antara Jaksa dengan masyarakat mengenai berbagai permasalahan hukum sehari-hari.

Selain membahas program Om Jak Menjawab, forum juga mengulas standar pelayanan Pusat Penerangan Hukum, khususnya dalam mendukung penyandang disabilitas. Beberapa saran diberikan terkait penyediaan sarana untuk memudahkan mereka dalam menyampaikan pengaduan.

Dr. Prasetya Yoga Santoso, M.M. selaku Dekan FIKOM Universitas Dr. Moestopo (Beragama), memberikan apresiasi atas upaya Kejaksaan RI dalam meningkatkan pelayanan informasi dan humas. Transformasi digital juga dinilai telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI, namun perlu peningkatan kapasitas dalam konten edukasi hukum dan pelayanan informasi hukum secara digital.

Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik adalah perwakilan Principal Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), serta sejumlah pejabat dan jaksa lainnya dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *